Dalam upaya untuk meningkatkan konektivitas antara pulau-pulau kecil di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menginisiasi pembangunan lima dermaga apung di berbagai daerah. Daerah yang akan dilengkapi dengan dermaga apung tersebut meliputi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tojo Una-Una, Kota Bima, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Indragiri Hilir.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Hendra Yusran Siry, menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan dermaga apung ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
Struktur dermaga apung ini terdiri dari tiga komponen utama: struktur darat yang menjorok ke laut, penghubung antara struktur dan platform, serta landasan dermaga apung yang terbuat dari bahan high-density polyethylene/low-density polyethylene (HPDE/LDPE).
Hendra menjelaskan bahwa moda transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil adalah perahu atau sampan kayu dengan ukuran di bawah 5 GT. Oleh karena itu, dermaga beton atau kayu dengan konstruksi konvensional dianggap kurang sesuai karena sulit untuk bongkar muat barang dan penumpang.
Muhammad Yusuf, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, menambahkan bahwa persyaratan teknis untuk mendapatkan bantuan prasarana dermaga apung meliputi memiliki Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), ketersediaan lahan yang bersih, dan lokasi yang mendukung aktivitas masyarakat.
Sejak tahun 2015 hingga 2019, KKP telah memberikan bantuan untuk pembangunan dermaga apung di 25 lokasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyoroti pentingnya koridor logistik kelautan dan perikanan dalam mendorong pembangunan dan pemerataan di berbagai wilayah, serta mendukung konektivitas antara pulau-pulau kecil.
Sumber:setkab